WIRE — Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ini ditandai dengan pembangunan jejaring informasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
"We aggregate wires to encourage regional discovery, sending readers directly back to the original source to explore full coverage."
This is a normalized overview of the breaking feed event. The complete, official release detailing all points, background context, and statements remains hosted by the original publisher.