WIRE — JPNN.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa dan kelurahan.
"We aggregate wires to encourage regional discovery, sending readers directly back to the original source to explore full coverage."
This is a normalized overview of the breaking feed event. The complete, official release detailing all points, background context, and statements remains hosted by the original publisher.